Dhaka, 10 November 2026 – Kepala Jaksa Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh, Md Aminul Islam, menegaskan bahwa mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina akan menghadapi pelaksanaan hukuman mati apabila kembali ke negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), menyusul kabar mengenai rencana Hasina pulang dari pengasingannya di India pada Desember mendatang. Aminul menjelaskan bahwa vonis mati yang dijatuhkan terhadap Hasina telah melewati batas waktu pengajuan banding sehingga tidak tersedia lagi kesempatan untuk mengajukan keberatan melalui prosedur banding biasa. Menurutnya, pemerintah memiliki dasar hukum untuk menjalankan putusan pengadilan apabila mantan pemimpin berusia 79 tahun tersebut kembali ke Bangladesh. Pernyataan ini menambah ketegangan politik menjelang kemungkinan kepulangan Hasina setelah lebih dari dua tahun meninggalkan negaranya.
Sheikh Hasina dijatuhi hukuman mati secara in absentia oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh pada November 2025. Pengadilan menyatakan mantan perdana menteri tersebut bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang berkaitan dengan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi besar pada Juli hingga Agustus 2024. Dalam putusannya, pengadilan menilai Hasina bertanggung jawab atas sejumlah tindakan, termasuk menghasut kekerasan, memerintahkan pembunuhan, serta gagal mencegah terjadinya kekejaman terhadap demonstran. Gelombang protes yang awalnya dipimpin mahasiswa kemudian berkembang menjadi gerakan nasional yang menuntut pengunduran dirinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan hingga 1.400 orang meninggal dunia selama penindakan terhadap demonstrasi tersebut.
Aminul Islam menjelaskan bahwa undang-undang Bangladesh memberikan waktu 30 hari kepada terpidana untuk mengajukan banding setelah putusan diumumkan. Namun, menurut pihak kejaksaan, Hasina tidak menggunakan kesempatan tersebut hingga batas waktu yang ditentukan berakhir. Kondisi itu membuat jaksa berpendapat bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Aminul juga menolak anggapan bahwa kepulangan Hasina secara sukarela akan secara otomatis membuka kembali kesempatan banding yang telah kedaluwarsa. Meski demikian, pelaksanaan hukuman tetap harus mengikuti mekanisme hukum dan administratif yang berlaku di Bangladesh.
Setelah pemerintahannya tumbang pada Agustus 2024, Sheikh Hasina melarikan diri menggunakan helikopter menuju India ketika demonstrasi besar meluas hingga ibu kota Dhaka. Kepergiannya mengakhiri sekitar 15 tahun masa kekuasaan yang ditandai pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, sekaligus meningkatnya kritik terhadap kebebasan politik dan hak asasi manusia. Selama berada di India, Hasina jarang tampil secara langsung di hadapan publik, tetapi beberapa kali menyampaikan pernyataan melalui komunikasi jarak jauh. Ia membantah tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan mempertanyakan legitimasi proses peradilan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap dirinya. Meski mengetahui risiko yang dihadapi, Hasina tetap menyatakan keinginannya untuk kembali ke Bangladesh pada Desember 2026.
Perkembangan terbaru muncul setelah tim pengacara Hasina mengajukan permohonan penerbitan paspor dan kartu identitas nasional baru melalui perwakilan diplomatik Bangladesh di New Delhi. Permohonan tersebut diajukan menyusul pencabutan dokumen identitas sebelumnya oleh otoritas Bangladesh. Namun, Aminul Islam menilai status Hasina sebagai terpidana dalam kasus kejahatan berat dapat menjadi dasar penolakan penerbitan paspor. Ia merujuk ketentuan hukum Bangladesh yang memungkinkan pembatasan dokumen perjalanan bagi seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana tertentu. Pihak kejaksaan bahkan menyarankan Hasina menggunakan mekanisme ekstradisi melalui pemerintah India apabila benar-benar berniat kembali untuk menghadapi konsekuensi hukum.
Pemerintah Bangladesh sebelumnya telah mengajukan permintaan ekstradisi terhadap Sheikh Hasina kepada pemerintah India. Namun, hingga kini New Delhi belum menyerahkan mantan perdana menteri tersebut dan menyatakan bahwa permintaan ekstradisi masih berada dalam proses peninjauan hukum. Keberadaan Hasina di India menjadi salah satu persoalan sensitif dalam hubungan diplomatik kedua negara yang selama bertahun-tahun memiliki kerja sama erat. Pemerintahan Perdana Menteri Tarique Rahman menghadapi tantangan untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tengah situasi tersebut, sebagian masyarakat Bangladesh menuntut pelaksanaan putusan pengadilan, sementara kelompok lainnya mengkhawatirkan potensi meningkatnya ketegangan politik apabila Hasina benar-benar kembali.
Rencana kepulangan Sheikh Hasina pada Desember mendatang kini menjadi perhatian besar masyarakat Bangladesh dan komunitas internasional. Pemerintah harus mempertimbangkan aspek hukum, keamanan, serta hubungan diplomatik dengan India sebelum menentukan langkah selanjutnya. Di sisi lain, Hasina tetap mempertahankan sikap bahwa dirinya tidak bersalah dan menyatakan kesediaan menghadapi risiko yang mungkin muncul ketika kembali ke tanah air. Pernyataan jaksa mengenai pelaksanaan hukuman mati menunjukkan bahwa pemerintah Bangladesh memandang putusan pengadilan sebagai dasar utama penanganan perkara tersebut. Meski demikian, kepastian mengenai waktu kepulangan Hasina maupun langkah hukum yang akan diambil setelah kedatangannya masih belum diumumkan secara resmi. Situasi ini diperkirakan terus menjadi perhatian menjelang Desember 2026, ketika keputusan Hasina untuk kembali akan menentukan perkembangan berikutnya dalam salah satu perkara politik dan hukum paling penting di Bangladesh.