Jakarta, 9 November 2026 – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat fasilitas dan infrastruktur di wilayah terdampak bencana Sumatera yang belum dipulihkan secara permanen. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Tito menjelaskan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu karena mencakup perbaikan berbagai fasilitas penting yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah berupaya memastikan kebutuhan mendesak warga tetap terpenuhi meskipun pembangunan infrastruktur permanen belum seluruhnya selesai. Ia juga menegaskan bahwa percepatan penanganan tetap menjadi prioritas agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Tito Karnavian yang juga mendapat tanggung jawab dalam koordinasi percepatan rehabilitasi pascabencana di Sumatera menilai bahwa pemulihan tidak dapat dilakukan secara bersamaan di seluruh lokasi. Setiap daerah memiliki tingkat kerusakan dan kebutuhan penanganan yang berbeda sehingga pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi lapangan. Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan mobilitas masyarakat menjadi salah satu perhatian utama dalam proses rehabilitasi. Selain itu, pemerintah perlu memastikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar tetap tersedia bagi warga terdampak. Tito menekankan bahwa penyelesaian pekerjaan secara bertahap diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan keamanan fasilitas.
Sejumlah wilayah di Sumatera menghadapi tantangan pemulihan akibat kerusakan jalan, jembatan, fasilitas umum, serta permukiman masyarakat setelah bencana. Kerusakan tersebut dapat menghambat kegiatan ekonomi karena distribusi barang dan mobilitas penduduk menjadi lebih sulit. Dalam kondisi tertentu, pemerintah harus menggunakan fasilitas sementara untuk menjaga kelancaran aktivitas masyarakat sebelum pembangunan permanen dapat dilaksanakan. Tito menjelaskan bahwa langkah sementara tersebut merupakan bagian dari tahapan pemulihan dan bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan jangka panjang. Meski demikian, ia memahami bahwa masyarakat mengharapkan fasilitas yang lebih aman dan layak agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Pemerintah pusat terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Kementerian terkait memiliki tanggung jawab berbeda, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemulihan pelayanan publik dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Kerja sama tersebut diperlukan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Tito juga menekankan pentingnya laporan perkembangan secara berkala untuk mengetahui pekerjaan yang telah selesai maupun yang masih menghadapi kendala. Melalui pemantauan tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah tambahan apabila ditemukan hambatan yang memperlambat proses pembangunan.
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat yang masih merasakan dampak sosial dan ekonomi setelah bencana. Kehilangan tempat tinggal, terganggunya mata pencaharian, dan kerusakan fasilitas pendidikan merupakan persoalan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan terus memperbarui data warga terdampak agar bantuan dan program pemulihan dapat diberikan secara tepat sasaran. Tito menilai bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk kembali bekerja, bersekolah, dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Karena itu, pemulihan ekonomi lokal dan penyediaan pelayanan dasar menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penanganan pascabencana.
Tito juga mengingatkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi harus mempertimbangkan risiko bencana susulan, terutama ketika wilayah Sumatera masih menghadapi potensi hujan dengan intensitas tinggi. Perbaikan fasilitas yang rusak perlu disertai evaluasi terhadap kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan agar pembangunan tidak kembali mengalami kerusakan serupa. Normalisasi sungai, penguatan sistem drainase, serta penanganan kawasan rawan longsor menjadi langkah yang dapat mendukung upaya pengurangan risiko. Pemerintah daerah diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan informasi mengenai potensi bencana dapat disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Pendekatan tersebut diharapkan membuat hasil pembangunan lebih tahan terhadap ancaman bencana pada masa mendatang.
Permohonan maaf yang disampaikan Tito Karnavian menjadi bentuk pengakuan bahwa proses pemulihan pascabencana di Sumatera masih menghadapi sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemerintah menyadari bahwa masyarakat membutuhkan kepastian mengenai kapan fasilitas dan infrastruktur dapat kembali digunakan secara permanen. Tito menegaskan pentingnya mempercepat pekerjaan tanpa mengabaikan kualitas pembangunan maupun keselamatan warga. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait akan terus diperkuat untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan. Melalui upaya yang berkelanjutan, pemerintah berharap pemulihan wilayah terdampak dapat segera memberikan hasil nyata sehingga masyarakat Sumatera kembali menjalankan kehidupan dengan aman dan produktif.