Jakarta, 13 November 2026 – Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa keputusannya mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak berkaitan dengan polemik ijazah pendidikan yang belakangan menjadi perhatian publik. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video resmi pada Kamis (12/11/2026), setelah dirinya menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Gibran menyebut keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi yang telah dipertimbangkan secara matang dan penuh kesadaran. Ia juga membantah anggapan bahwa pengunduran dirinya disebabkan oleh persoalan dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi pembahasan dalam proses hukum. Menurutnya, seluruh dokumen pendidikan yang dimiliki telah lengkap dan diserahkan kepada pengadilan.
Dalam pernyataannya, Gibran secara khusus menekankan bahwa keputusan berhenti dari jabatan wakil presiden tidak memiliki hubungan dengan perdebatan mengenai keabsahan ijazahnya. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut menyatakan telah menjalani proses pendidikan sesuai ketentuan lembaga pendidikan yang diikutinya. Ia juga memastikan dokumen akademik yang diperlukan telah disampaikan melalui mekanisme hukum. Gibran berharap persoalan administrasi pendidikan yang menjadi perdebatan dapat menjadi bahan evaluasi agar sistem pemerintahan memberikan kepastian lebih baik pada masa mendatang. Menurutnya, pembenahan administrasi merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan penyelenggaraan negara. Ia menilai generasi mendatang membutuhkan sistem yang jelas agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Gibran menjelaskan bahwa pengunduran dirinya dilakukan setelah melalui pertimbangan panjang mengenai kondisi pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Ia mengakui bahwa meninggalkan jabatan wakil presiden bukan merupakan keputusan yang mudah, terutama karena dirinya memperoleh mandat melalui Pemilihan Presiden 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Gibran menyatakan telah menentukan pilihan yang menurutnya paling tepat untuk situasi saat ini. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai bentuk ketidakmampuan menjalankan tugas negara. Sebaliknya, Gibran memandang langkah tersebut sebagai upaya menjaga agar pemerintahan dapat melanjutkan pekerjaan dengan lebih tenang dan fokus. Ia berharap berbagai program yang telah direncanakan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat Indonesia.
Pernyataan Gibran muncul di tengah perkembangan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan luar negeri yang digunakan dalam proses pencalonannya. Mahkamah Konstitusi sebelumnya membahas persoalan bukti pendidikan setara sekolah menengah atas dalam perkara yang berkaitan dengan persyaratan calon wakil presiden. Meskipun permohonan yang diajukan tidak diterima, pertimbangan dalam putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelengkapan dokumen akademik Gibran. Perhatian publik kemudian meningkat setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikannya. Perkembangan tersebut turut memunculkan desakan politik agar Gibran memberikan penjelasan mengenai status pendidikan yang dipersoalkan. Namun, Gibran tetap mempertahankan pernyataannya bahwa keputusan mundur merupakan pilihan pribadi dan bukan akibat langsung dari polemik tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Gibran dan menyampaikan penghargaan atas kontribusinya selama menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Prabowo menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang telah dipertimbangkan dengan penuh tanggung jawab. Presiden juga menyinggung adanya perbedaan sistem pendidikan luar negeri dengan ketentuan administrasi pendidikan di Indonesia yang menjadi bagian dari persoalan hukum. Menurut Prabowo, berbagai capaian pemerintahan selama Gibran menjabat tidak dapat dilepaskan dari kerja sama yang telah berlangsung. Ia menyampaikan apresiasi terhadap pengabdian Gibran sejak keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024. Pemerintah selanjutnya dihadapkan pada proses pengisian jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang telah ditentukan konstitusi.
Selain menjelaskan alasan pengunduran diri, Gibran menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai harapan yang belum dapat diwujudkan selama menjalankan amanah. Ia mengakui masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan dan sejumlah keterbatasan dalam pelaksanaan tugasnya. Gibran juga memberikan pesan khusus kepada generasi muda agar tidak kehilangan keberanian untuk memiliki cita-cita besar dan terlibat dalam perubahan. Menurutnya, usia muda tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seseorang untuk memberikan kontribusi kepada bangsa. Ia mengajak masyarakat tetap menjaga kepedulian terhadap masa depan Indonesia meskipun terjadi perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional. Pesan tersebut menjadi bagian dari pernyataan perpisahannya setelah memutuskan mengakhiri masa jabatan lebih awal.
Sementara itu, MPR telah menetapkan agenda sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran pada 2 Desember 2026. Sidang tersebut direncanakan mencakup proses pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden yang terpilih berdasarkan mekanisme konstitusional. Sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua calon kepada MPR untuk mengisi kekosongan jabatan. Hingga Jumat (13/11/2026), belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama yang akan diajukan presiden. Di sisi lain, pernyataan Gibran mengenai alasan pengunduran dirinya tetap menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan perkembangan perkara dokumen pendidikan. Proses pergantian wakil presiden diharapkan berlangsung tertib sehingga kesinambungan pemerintahan dan pelaksanaan program nasional tetap terjaga.