Bandung, 14 November 2026 – Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat turut memberikan perhatian terhadap polemik pemasangan foto Gibran Rakabuming Raka dalam posisi terbalik yang memicu perdebatan di tengah masyarakat. Persoalan tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan cara penyampaian ekspresi politik, penghormatan terhadap simbol kenegaraan, serta kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat. Kontroversi yang berkembang juga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai batas antara kritik terhadap pejabat publik dan tindakan yang dianggap tidak pantas. Aliansi masyarakat sipil menempatkan persoalan tersebut dalam konteks hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Peristiwa ini sekaligus memperlihatkan pentingnya ruang dialog dalam menyikapi perbedaan pandangan politik.
Polemik bermula dari perhatian publik terhadap foto Gibran yang dipasang dengan posisi tidak sebagaimana mestinya. Penempatan gambar tersebut kemudian memunculkan berbagai penafsiran, termasuk anggapan bahwa tindakan itu merupakan bentuk protes terhadap figur politik tertentu. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan etika penghormatan terhadap pejabat negara. Perbedaan penilaian itu membuat persoalan berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai kebebasan berekspresi. Dalam situasi seperti ini, konteks pemasangan foto dan maksud pihak yang melakukannya menjadi hal penting untuk dipahami. Penilaian terhadap suatu tindakan perlu mempertimbangkan fakta kejadian, bukan hanya tanggapan yang berkembang di media sosial.
Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menyoroti pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Penyampaian kritik terhadap pejabat publik pada dasarnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Namun, kebebasan tersebut juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain dan ketentuan hukum yang berlaku. Perdebatan mengenai foto terbalik menunjukkan bahwa ekspresi simbolik dapat memiliki makna berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Karena itu, penyelesaian persoalan perlu mengutamakan penjelasan mengenai konteks tindakan dan dampak yang ditimbulkan. Pendekatan yang proporsional dinilai penting agar perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Kronologi lebih terperinci disampaikan oleh pimpinan rombongan audiensi, Andri P. Kantaprawira, dalam keterangannya pada Sabtu, 14 November 2026. Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan pimpinan DPRD Jawa Barat berlangsung pada Kamis, 12 November, sekitar pukul 14.00 hingga 15.30 WIB di ruang Badan Anggaran. Agenda diawali dengan penyampaian pernyataan sikap masyarakat sipil dan dilanjutkan dengan penyerahan pigura foto Gibran yang dibawa sendiri oleh rombongan. Menurut Andri, tindakan menurunkan foto yang terpasang di dinding baru terjadi setelah agenda resmi berakhir. Saat peserta dan pimpinan DPRD melakukan sesi foto bersama, seorang anggota rombongan secara spontan mengambil pigura tersebut dan menggunakannya dalam sesi dokumentasi. Ia menegaskan bahwa tindakan itu bukan bagian dari rencana maupun kesepakatan seluruh peserta audiensi.
Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna sebelumnya menyatakan tidak mengetahui secara langsung proses pembalikan foto tersebut. Ia menjelaskan bahwa posisinya berada di bagian pinggir ketika sesi foto bersama berlangsung sehingga tidak melihat secara jelas tindakan peserta yang membawa pigura. Buky juga membantah adanya instruksi dari pimpinan DPRD untuk menurunkan ataupun membalik foto Gibran. Menurutnya, DPRD merupakan lembaga yang terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, tetapi kegiatan audiensi tetap harus menghormati ketertiban dan etika kelembagaan. Setelah mengetahui kejadian tersebut, ia meminta agar foto yang diturunkan segera dipasang kembali. Langkah itu dilakukan sambil menunggu kepastian resmi mengenai proses pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.
Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat kemudian menyampaikan klarifikasi tertulis untuk menjawab permintaan penjelasan dari pimpinan DPRD. Andri menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin tindakan spontan seorang peserta dianggap sebagai keputusan bersama ataupun sikap resmi lembaga legislatif. Ia juga menyampaikan pandangan aliansi bahwa pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan kepada MPR menjadi dasar penilaian mereka terhadap status jabatan yang bersangkutan. Berdasarkan pandangan tersebut, aliansi menganggap tindakan penurunan foto sebagai ekspresi emosional yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Meski demikian, penilaian mengenai status jabatan dan konsekuensi hukumnya tetap harus dibedakan dari keputusan resmi lembaga negara yang berwenang. Klarifikasi tersebut dimaksudkan untuk meluruskan kronologi sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman mengenai peran pimpinan DPRD.
Polemik foto Gibran yang sempat dipasang terbalik kini menjadi pembahasan mengenai etika penyampaian aspirasi dan tanggung jawab peserta dalam kegiatan resmi lembaga negara. Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindakan personal yang terjadi setelah audiensi selesai, bukan agenda yang dirancang oleh rombongan. Sementara itu, pimpinan DPRD Jawa Barat menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan nama baik lembaga ketika menerima masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Perbedaan pandangan mengenai tindakan tersebut menunjukkan perlunya komunikasi yang jelas agar persoalan tidak berkembang menjadi tudingan yang keliru. Klarifikasi dari kedua pihak diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih utuh mengenai kejadian sebenarnya. Dengan demikian, perhatian terhadap peristiwa tersebut dapat ditempatkan secara proporsional tanpa mengabaikan hak masyarakat menyampaikan aspirasi maupun kewajiban menjaga etika kelembagaan.