Jombang, 27 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Nahdlatul Ulama karena masih banyak sekolah dan pesantren di bawah naungan NU yang belum menerima fasilitas layar panel interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika membuka Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis, 27 Agustus 2026. Prabowo mengaku baru mengetahui adanya sejumlah sekolah dan pesantren NU yang belum memperoleh fasilitas pembelajaran digital tersebut. Ia menyebut keterlambatan itu berkaitan dengan persoalan administrasi dalam pengelolaan program. Presiden kemudian memastikan pemerintah akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar fasilitas serupa dapat dinikmati oleh sekolah-sekolah NU.
Prabowo menjelaskan bahwa penyaluran layar interaktif sebelumnya telah dilakukan kepada sekolah-sekolah negeri melalui kementerian yang menangani pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, sekolah dan pesantren yang berada di bawah naungan NU memiliki jalur pengelolaan yang berbeda karena banyak di antaranya berada dalam lingkup Kementerian Agama. Perbedaan kewenangan tersebut disebut menjadi salah satu faktor mengapa sebagian sekolah dan pesantren NU belum menerima perangkat pembelajaran digital yang telah diberikan kepada sekolah negeri. Presiden menilai persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi hambatan dalam pemerataan fasilitas pendidikan. Karena itu, ia meminta agar mekanisme administrasi segera dibenahi sehingga penyaluran perangkat dapat dilakukan tanpa menunggu lebih lama.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo memastikan seluruh ruang kelas sekolah NU akan mendapatkan layar interaktif sebagaimana sekolah negeri. Bahkan, ia menyampaikan bahwa sekolah NU nantinya akan menerima empat perangkat untuk setiap ruang kelas dalam pelaksanaan program yang akan datang. Kebijakan tersebut menjadi bentuk penyesuaian setelah pemerintah mengetahui adanya ketertinggalan penyaluran kepada lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan NU. Prabowo juga menjelaskan bahwa sekolah negeri sebelumnya telah mendapatkan satu layar interaktif untuk setiap ruang kelas, kemudian akan memperoleh tambahan perangkat pada tahun ini. Dengan skema tersebut, pemerintah berupaya mengejar ketertinggalan sekaligus memastikan sekolah NU memperoleh dukungan teknologi yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar.
Layar interaktif tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas pemanfaatan teknologi dalam proses pendidikan. Perangkat semacam itu dapat digunakan guru untuk menampilkan materi pembelajaran secara digital, mengakses berbagai bahan ajar, serta membuat proses penyampaian materi lebih interaktif. Kehadiran teknologi di ruang kelas juga diharapkan dapat membantu sekolah menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan kebutuhan peserta didik. Namun, penyediaan perangkat saja tidak cukup apabila tidak disertai kesiapan tenaga pendidik, koneksi internet, pemeliharaan peralatan, dan materi pembelajaran yang sesuai. Karena itu, pemerataan fasilitas digital perlu berjalan bersama dengan penguatan kemampuan guru dan kesiapan infrastruktur di setiap lembaga pendidikan.
Permintaan maaf Prabowo menjadi perhatian dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU karena disampaikan langsung di hadapan para ulama, kiai, dan peserta forum organisasi tersebut. Presiden menegaskan bahwa keterlambatan bukan berarti pemerintah mengabaikan sekolah dan pesantren NU dalam program peningkatan kualitas pendidikan. Ia justru menyatakan akan segera menyelesaikan persoalan tersebut melalui koordinasi antarinstansi. Prabowo juga menyampaikan bahwa keputusan untuk memberikan fasilitas secara langsung kepada sekolah NU merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang memiliki peran besar dalam mencerdaskan masyarakat. Pemerataan fasilitas pendidikan dinilai penting agar perbedaan status pengelolaan sekolah tidak menyebabkan kesenjangan dalam memperoleh sarana pembelajaran modern.
Pembenahan distribusi layar interaktif juga memiliki arti penting bagi pesantren yang selama ini menjalankan fungsi pendidikan sekaligus pembinaan keagamaan. Banyak pesantren mengelola lembaga pendidikan formal dengan karakteristik peserta didik yang beragam dan membutuhkan dukungan fasilitas untuk mengikuti perkembangan pembelajaran. Penggunaan teknologi digital dapat memperluas akses terhadap bahan ajar dan membantu guru menghadirkan metode pembelajaran yang lebih variatif. Di sisi lain, penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pesantren, termasuk ketersediaan listrik, jaringan internet, tenaga pengajar, dan kemampuan pengelola dalam merawat perangkat. Pemerintah diharapkan tidak berhenti pada tahap pengiriman fasilitas, tetapi juga memastikan perangkat tersebut benar-benar digunakan secara optimal dalam kegiatan pendidikan.
Pemerataan sarana pendidikan menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam pemerintahan Prabowo. Digitalisasi pembelajaran dipandang sebagai bagian dari perubahan sistem pendidikan agar sekolah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas proses belajar. Namun, pelaksanaan program dalam skala nasional membutuhkan koordinasi yang kuat karena lembaga pendidikan berada di bawah berbagai kementerian dan memiliki pola pengelolaan yang berbeda. Kasus sekolah dan pesantren NU yang belum memperoleh layar interaktif menunjukkan pentingnya sinkronisasi data serta pembagian kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan program. Evaluasi administrasi diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi ketika pemerintah menyalurkan program pendidikan lainnya.
Selain membahas fasilitas pendidikan, kehadiran Prabowo dalam Muktamar ke-35 NU juga menjadi momentum untuk menegaskan perhatian pemerintah terhadap pesantren dan organisasi kemasyarakatan Islam. Dalam sambutannya, Presiden menyebut NU sebagai salah satu aset besar bangsa dan menyampaikan keinginannya untuk memperkuat serta memberdayakan NU, pesantren NU, dan Muhammadiyah. Menurut Prabowo, lembaga pendidikan berbasis keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda sekaligus menjaga kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, dukungan terhadap pesantren tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga perlu mencakup peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusia, serta akses terhadap perkembangan teknologi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari arah pemerintah dalam memperluas dukungan terhadap lembaga pendidikan yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan adanya kepastian mengenai penyaluran layar interaktif, sekolah dan pesantren NU kini menunggu realisasi program tersebut di lapangan. Pemerintah perlu memastikan pendataan penerima dilakukan secara akurat agar tidak kembali terjadi ketimpangan distribusi akibat persoalan administrasi. Proses pengiriman juga harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kesiapan masing-masing sekolah sehingga perangkat dapat segera digunakan setelah diterima. Di samping itu, pelatihan bagi tenaga pendidik menjadi faktor penting agar layar interaktif tidak sekadar menjadi fasilitas tambahan, melainkan benar-benar membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Pernyataan Prabowo di Muktamar ke-35 NU menjadi penegasan bahwa keterlambatan tersebut akan segera diperbaiki, dengan seluruh ruang kelas sekolah NU dijanjikan memperoleh fasilitas layar interaktif sebagai bagian dari upaya pemerataan teknologi pendidikan.