Bandung, 21 November 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp3 juta atau mengalami kenaikan 29,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026). Besaran UMP terbaru meningkat Rp682.399 dari ketetapan tahun 2026 yang berada pada angka Rp2.317.601. Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penetapan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengurangi kesenjangan upah antarkabupaten dan kota yang selama ini masih cukup besar. Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027. Pemerintah berharap kenaikan upah dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu keberlangsungan industri yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Dasar perhitungan UMP Jawa Barat 2027 menggunakan pendekatan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 139 ayat (1), besaran upah minimum dihitung menggunakan formula 70 persen dari nilai KHL yang telah ditetapkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan angka KHL sebesar Rp4.248.132 sebagai dasar penghitungan untuk tahun mendatang. Setelah dikalikan dengan persentase 70 persen, hasilnya mencapai Rp2.973.692,40 yang kemudian dibulatkan menjadi Rp3 juta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menjelaskan bahwa angka tersebut juga dimaksudkan sebagai batas perlindungan minimum bagi pekerja. Kebijakan ini mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak terendah di Jawa Barat yang berada di kisaran Rp3,09 juta. Dengan demikian, penetapan UMP tidak hanya didasarkan pada persentase kenaikan tahunan, tetapi juga diarahkan untuk mendekatkan penghasilan pekerja dengan kebutuhan hidup yang wajar.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa perbedaan tingkat upah antarwilayah di Jawa Barat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan tersebut. Pada 2026, Kota Bekasi memiliki upah minimum kabupaten/kota (UMK) sekitar Rp5,9 juta, sedangkan sejumlah daerah lain masih menetapkan upah minimum pada kisaran Rp2,3 juta hingga Rp2,7 juta. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik industri, produktivitas ekonomi, serta kemampuan perusahaan di masing-masing wilayah. Kawasan industri seperti Bekasi dan Karawang didominasi kegiatan manufaktur yang memiliki struktur pengupahan relatif tinggi, termasuk sektor otomotif dan elektronik. Sebaliknya, wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, dan Majalengka memiliki kondisi industri serta kemampuan ekonomi yang berbeda. Dedi menegaskan bahwa UMP Rp3 juta merupakan batas minimum tingkat provinsi sehingga tidak otomatis menggantikan UMK daerah yang nilainya sudah lebih tinggi. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal untuk mempersempit kesenjangan penghasilan pekerja di berbagai wilayah Jawa Barat.
Meski kenaikan UMP dinilai memberikan manfaat bagi pekerja, pemerintah daerah juga menyadari adanya tantangan bagi perusahaan yang memiliki kemampuan keuangan terbatas. Industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi sektor yang perlu memperoleh perhatian karena memiliki jumlah pekerja besar dengan struktur biaya produksi yang sensitif terhadap perubahan upah. Dedi menyampaikan bahwa pemerintah berusaha mengambil jalan tengah agar peningkatan kesejahteraan pekerja tetap berjalan seiring dengan keberlangsungan kegiatan industri. Penetapan UMP tersebut sebelumnya telah mempertimbangkan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat dalam pembahasan pada 18 November 2026. Selain nilai kebutuhan hidup layak, pemerintah turut memperhatikan kondisi perekonomian daerah, situasi ketenagakerjaan, serta tingkat pengangguran terbuka. Bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan memenuhi ketentuan upah, pemerintah daerah membuka mekanisme pengajuan pengecualian yang akan diperiksa berdasarkan persyaratan administratif dan kemampuan keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan upaya mempertahankan lapangan kerja di sektor industri.
Setelah penetapan UMP 2027, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Proses tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan dewan pengupahan dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam hubungan industrial. Dedi memperkirakan daerah industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang tetap akan memiliki besaran upah yang lebih tinggi dibandingkan standar minimum provinsi. Sementara itu, daerah dengan upah relatif rendah diharapkan dapat memperoleh manfaat lebih besar dari penyesuaian batas minimum yang baru. Pemerintah daerah juga perlu melakukan pengawasan agar ketentuan pengupahan dapat diterapkan sesuai peraturan yang berlaku ketika mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027. Dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah menjadi penting untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul selama masa penyesuaian. Melalui kebijakan UMP sebesar Rp3 juta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kesejahteraan pekerja meningkat, kesenjangan upah antardaerah berkurang, dan kegiatan industri tetap mampu berkembang secara berkelanjutan.